2223-01-HAN413317-HUKUM TATA RUANG
Hukum Tata RUang diampu oleh beberapa dosen.
diantaranya :
Dr. Ridwan, SH. MHum
Ahmaturrahman, SH. MH
Muh. Zainul Arifin, SH. MH
2223-01-HAN409317-HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Keterbukaan Informasi Publik adalah mata kuliah di Fakultas hUkum universitas Sriwijaya Semester Gasal.
dengan tim Pengampu :
Agus Ngadino, SH. MH
Muh. Zainul Arifin, SH. MH
Taufani Putri, SH. MH
2223-01-Hukum Kepegawaian
Mengajarkan kepada mahasiswa tentang pentingnya hukum kepegawaian, hubungan dinas publik, aspek administrasi kepegawaian, prinsip kepegawaian, kedudukan ASN dan PPPK, sistem pembinaan PNS, hak dan kewajiban, sistem penggajian dan tunjangan, pangkat dan jabatan, pejabat negara serta pejabat politik, disiplin PNS, sanksi administratif, kode etik dan kode perliaku, dan pemberhentian PNS
2223-01- HUKUM KEUANGAN NEGARA
Mengajarkan mahasiswa untuk memahami pengertian dan perbedaan keuangan negara, perbendaharaan negara dan anggaran negara, perspektif keuangan negara, bidang keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dasar hukum keuangan negara, asas-asas umum keuangan negara, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, perubahan anggaran negara, pergeseran anggaran negara, mekanisme penyusunan anggaran negara, pengawasan keuangan negara, serta mekanisme penyusunan APBD
2223-01-HAN405317-HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
MATA KULIAH INI MEMPELAJARI TENTANG SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SERTA ASPEK-ASPEK LAIN YANG MENYERTAINYA
2223-01-HAN407317 DISKRESI PEMERINTAHAN
pada mata kuliah ini mahasiswa akan mendapatkan materi mengenai pengertian diskresi, ruang lingkup diskresi, batasan diskresi, tujuan dilakukannya diskresi dan lain sebagainya
2223-01-HAN414317 HUKUM PERTAMBANGAN
Pada
mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Asas dan prinsip hukum pertambangan, Ruang
lingkup kajian sumber daya mineral, Pengglongan bahan galian, Kuasa
pertambangan, Aspek hukum pertambangan rakyat, Konsep teoretis dan momentum
terjadinya kontrak karya, Kajian yuridis terhadap perubahan substansi kontrak
karya, Masalah yang muncul dalam kontrak production sharing lanjutan,
Penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan, Kajian sosio yuridis terhadap
program pengembangan masyarakat lingkar tambang
2223-01-HAN412317 HUKUM TANAH
Pada
mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang
Politik hukum pertanahan sebelum dan setelah berlakunya UUPA, Asas
domein berdasarkan Pasal 1 Agrarisch Besluit, Hak atas tanah yang terpenting menurut
KUH Perdata Barat, hukum adat dan UUPA, Cara memperoleh ha katas tanah,
Pendafataran hak milik atas tanah, Cara perolehan hak atas tanah, Kepemilikian
tanah, Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah, Hapusnya hak milik atas tanah,
Hak ulayat di beberapa daerah di Indonesia, Hak perseorangan atas tanah,
Perjanjian atas tanah, Land reform, konflik hukum pertanahan.
2223-01-HAN404317 HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Pada
mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, organisasi penyelenggara dan
penataan pelayanan publik, evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan
publik, kerjasama pelayanan publik dengan pihak lain, hak dan kewajiban
penyelenggara pelayanan publik, hak dan kewajiban masyarakat, peyelenggaran
pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, pelayanan khusus, tarif
pelayanan publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta
masyarakat, penyelesaian pengaduan pelayanan publik dan ketentuan sanksi pelanggaran
pelayanan publik.
2223-01-HAN403317 HUKUM KEPENDUDUKAN
Materi perkuliahan mata
kuliah ini meliputi Pengantar; Pembangunan Kependudukan dan Peran Hukum Dalam
Kependudukan; Administrasi Kependudukan; Pendataan Penduduk; Variabel
Pertumbuhan Penduduk, yang meliputi migrasi, fertilitas dan mortalitas;
Kebijakan Kependudukan; Aspek Hukum Kependudukan, yang meliputi Pendidikan,
kesehatan, perkawinan, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, lingkungan hidup serta
penataan ruang; kegiatan perkuliahan ditutup dengan Diskusi Kelompok.
2223-01-HUK024217 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA
Pada
mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pilihan bentuk negara dengan asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, membahas mengenai
prinsip-prinsip pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945,
membahas mengenai sumber hukum dan perubahan politik hukum pengaturan
pemerintahan daerah dan desa, implikasi otonomi daerah dan desa, membahas
mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hubungan
antara pemerintah dan daerah dengan pemerintah desa, membahas mengenai asas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, konsep-konsep tata pemerintahan
daerah dan desa, struktur tata pemerintahan daerah dan desa.
2223-01-HAN418317 HUKUM PERENCANAAN ANGGARAN NEGARA
Matakuliah ini merupakan matakuliah bagian Hukum Administrasi Negara yang ditempuh sebanyak 2 SKS
2223-01-HAN401317 HUKUM KEWARGANEGARAAN
Matakuliah ini merupakan pilihan pada bagian Hukum Adminitrasi Negara yang ditempuh sebanyak 2 SKS
2223-01-HAN410317 HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PERBURUHAN
Matakuliah ini merupakan MK Pilihan yang ditempuh oleh Mahasiswa dengan Bobot 2 SKS